(Antara)-Menkeu Sri Mulyani menilai pejabat atau kepala daerah hasil pemekaran, maupun kepala daerah yang baru terpilih, yang belum memiliki pengalaman soal anggaran, menjadi sasaran empuk makelar anggaran. untuk itu Menteri Keuangan, mengingatkan  para pejabat maupun kepala daerah, untuk tidak menggunakan jasa makelar atau calo anggaran, dalam proses penyusunan maupun pembahasan anggaran.