Dodi Reza di Sekayu, Senin, mengatakan, surat bernomor 550/862/Dishub/2019 bermaksud tak lain meminta solusi atas persoalan tersebut mengingat jalan ini merupakan jalan nasional yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.
“Jika boleh menggunakan APBD kami akan gunakan untuk memperbaiki jalan ini, tapi kan tidak bisa. Kami menyalahi aturan negara. Untuk itu, kami minta solusinya bagaimana karena masyarakat sudah luar biasa mengeluhnya,” kata Dodi.
Kerusakan jalan di perbatasan dua provinsi itu sudah terjadi sejak November tahun lalu. Kondisi jalan berlubang dengan ukuran besar terkadang membuat kecelakaan tidak dapat dihindarkan lagi.
Kerap kali dijumpai truk pengangkut kebutuhan logistik dua daerah terguling sehingga mengakibatkan kemacetan hingga belasan kilometer.
Dodi mengatakan dirinya harus menyampaikan kondisi ini ke pemerintah pusat karena tak lama lagi akan memasuki musim arus mudik Lebaran 1440 H. Jalur darat ini dipastikan akan dipadati ribuan kendaraan, mulai dari kendaraan pengangkut penumpang hingga kebutuhan pokok.
“Saya tidak ingin kondisi ini berlarut-larut, saya minta benar-benar diperhatikan,” kata Dodi.
Ia mengatakan, atas kondisi ini, pemerintah kabupaten sebenarnya tidak berdiam diri seperti mengajak masyarakat bergotong-royong memperbaiki jalan sekadarnya.
Namun, upaya ini dipastikan tidak maksimal karena kerusakan jalan sangat parah sehingga tidak bisa hanya diatasi berdasarkan dana swakelola masyarakat.
“Kami pun sudah meminta bantuan dari perusahaan-perusahaan perkebunan, untuk membuka jalan produksi mereka untuk alternatif lain bagi masyarakat. Tapi, tetap saja ini tidak cukup karena jalan perkebunan juga mempunyai keterbatasan,” kata dia.
Untuk itu, melalui surat resmi tersebut, Dodi berharap pada H-7 atau tujuh hari menjelang Lebaran sudah tidak ada kerusakan lagi di Jalan Lintas Timur.
Ia mengungkapkan, dalam rapat koordinasi belum lama ini, pemerintah menyatakan bahwa perbaikan jalan tersebut mengalami keterlambatan karena terkendala proses tender sebab dalam beberapa kali pelaksanaan diketahui gagal.
Dodi menilai ada baiknya, Kementerian PUPR mengambil alih keadaan ini dengan menggunakan dana tanggap darurat agar arus mudik berlangsung lancar dan tidak menelan korban jiwa.
Baca juga: Jalur nasional perlintasan Paseh di Sumedang ambles
Baca juga: Jalan utama mudik Lebaran wilayah Garut rusak
Baca juga: Jalur mudik di Jalinsum OKU mulai diperbaiki
Pewarta: Dolly Rosana
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2019
