“Untuk personel yang ditempatkan di setiap pelabuhan ada 10 orang, di kapal Pelni ada empat personel serta 21 personel perbantuan Polda Maluku sesuai permintaan,” kata Kepala Dinas Penerangan (Dispen) Lantamal IX Ambon Kapten Laut (K) Agus Wijaya di Ambon, Rabu.
Ia mengatakan angka tersebut bisa bertambah untuk dikerahkan apabila terjadi situasi yang mendesak dan membutuhkan keamanan ekstra.
“Jadi tetap ada personel yang disiagakan dan akan dilibatkan jika dibutuhkan,” tuturnya.
Hal itu sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) Pasal 7 ayat (2) menyatakan bahwa TNI memiliki tugas untuk melindungi keamanan negara, termasuk keamanan di wilayah perairan dan pelabuhan.
Kemudian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran pada Pasal 186 menyatakan bahwa TNI dapat dilibatkan dalam pengawasan dan penjagaan keamanan di pelabuhan.
Selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 tentang Pengamanan dan Penjagaan Keamanan di Pelabuhan pada Pasal 3 menyatakan bahwa TNI dapat dilibatkan dalam pengamanan dan penjagaan keamanan di pelabuhan.
Selain itu, ada juga beberapa peraturan lain yang mengatur tentang pengawalan keamanan di pelabuhan, seperti Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 100 Tahun 2018 tentang Pengamanan dan Penjagaan Keamanan di Pelabuhan, Peraturan Kepala Staf Angkatan Laut Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengamanan dan Penjagaan Keamanan di Pelabuhan.
Pihaknya pun berkomitmen untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan yang telah diamanatkan undang-undang untuk menciptakan situasi arus mudik yang aman, damai dan lancar.
“Kami berharap tidak terjadi sesuatu apapun yang berakibat pada terganggunya stabilitas keamanan pelabuhan pada arus mudik ini,” tuturnya.
Pewarta: Ode Dedy Lion Abdul Azis
Editor: Azhari
Copyright © ANTARA 2025
