ANTARA - Permasalahan akses di wilayah perbatasan Kalimantan Utara, khususnya Lingkar Krayan, masih menjadi atensi Pemprov dan DPRD Kaltara pada Rapat Paripurna dengan agenda Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Penyampaian Pertanggungjawaban APBD pada Senin (30/6). Dibutuhkan pembangunan infrastruktur yang merata hingga ke wilayah perbatasan Kaltara untuk memudahkan penyaluran bahan pokok masyarakat di Lingkar Krayan. (Cica Andriyani/Andi Bagasela/Gracia Simanjuntak)