"Kalau di bidang pekerjaan umum, prasarananya, di jalan nasional baik yang di Sumatera, Jawa, saya kira alhamdulillah tidak ada masalah," katanya kepada wartawan ditemui seusai halalbihalal di Kementerian PUPR Jakarta, Senin.
Basuki menuturkan pihaknya membuka pusat pemantauan bina marga untuk memantau kondisi prasarana pendukung seperti jalan. Namun sistem pemantauan itu hanya untuk memantau kondisi prasarana atau infrastruktur pendukung, bukan kondisi kemacetan.
"Kalau 'traffic' kita hanya melaporkan ke Kementerian Perhubungan. Misalnya ada pengguna jalan melaporkan kondisi 'traffic', lapor ke sini bisa, nanti kita teruskan. Tapi kalau jembatan ada yang putus, tebing longsor, itu kami akan tindaklanjuti langsung ke balai-balainya," ungkapnya.
Menyinggung kelancaran arus mudik yang berbanding terbalik dengan arus balik, Basuki menyebut hal itu terkait dengan manajemen waktu, karena waktu mudik dinilai lebih panjang dibanding waktu arus balik yang pendek, sehingga banyak pemudik kembali di waktu yang hampir bersamaan.
Meski mengaku perihal kelancaran arus mudik dan balik merupakan wewenang Kementerian Perhubungan, ia mengibaratkan arus mudik seperti halnya sistem pengairan.
"Kalau yang waktu mudik itu dari satu titik menyebar, di pengairan tuh (seperti) irigasi. Tapi waktu balik itu kayak drainase, dari beberapa titik fokus ke Jakarta. Jadi terbalik," katanya.
Menurut Basuki, kondisi itu akan menjadi bahan evaluasi untuk musim Lebaran ke depan.
Ia menambahkan, imbauan untuk membuka gerbang tol gratis kondisional jika terjadi antrean mulai dari 2-3 km juga telah dilaksanakan dengan baik.
"Jadi imbauan Pak Menteri PUPR diaplikasikan dengan sistem kondisional," ujarnya.
Pewarta: Ade irma Junida
Editor: Masnun
Copyright © ANTARA 2019
