BPH Migas berkomitmen mengamankan pasokan energi selama periode Ramadhan hingga Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah,Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Erika Retnowati mengatakan jaminan ketersediaan pasokan energi yang memadai akan memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat, khususnya saat merayakan Lebaran 2024 di kampung halaman.
"BPH Migas berkomitmen mengamankan pasokan energi selama periode Ramadhan hingga Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah," kata Erika dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.
Menurut dia, BPH Migas terus bersiap menghadapi Idul Fitri 1445 H yang diperkirakan jatuh pada 9 April 2024.
"Menilik dari tahun sebelumnya, BPH Migas selalu ditunjuk menjadi Koordinator Posko Satuan Tugas Ramadhan dan Idul Fitri yang mencakup sektor BBM, ketenagalistrikan, hingga kebencanaan geologi," jelasnya saat menghadiri Rapat Kerja Kunjungan Spesifik Komisi VII DPR RI di Surabaya, Jawa Timur, Rabu (20/3/2024).
Baca juga: BPH Migas jaga pasokan BBM dalam kondisi aman saat Ramadhan-Idul Fitri
Terkait BBM, menurut Erika, cakupan hari BBM atau coverage days juga harus dijaga dengan baik oleh badan usaha penugasan.
"Kita harapkan selama Ramadhan dan Idul Fitri tidak ada kekurangan BBM dan masyarakat tetap dapat terlayani. Kepada Pertamina, untuk memitigasikan daerah rawan longsor dan banjir mengingat masih musim hujan," tegasnya.
Kerja keras dan komitmen pemerintah guna mengamankan pasokan energi mendapatkan apresiasi dari Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Dony Maryadi Oekon.
Ia menyebutkan energi menjadi kebutuhan dasar masyarakat yang sangat penting agar tetap dijaga dan dipenuhi.
"Rapat ini sebagai bentuk menjaring aspirasi dalam pelaksanaan fungsi pengawasan di bidang energi dan kita akan membahas perkembangan kesiapan pemerintah untuk keandalan pasokan BBM, gas, dan listrik menjelang Idul Fitri 1445 H," ungkapnya.
Baca juga: BPH Migas dan Ditjen Pajak tanda tangani kerja sama pemanfaatan data
Selain itu, Dony juga mengimbau badan usaha mengutamakan kenyamanan masyarakat ketika mengakses energi selama mudik berlangsung.
"Semua pihak harus punya strategi dan antisipasi yang baik untuk masyarakat di rumah maupun kelompok industri, jangan sampai ada kendala," tambahnya.
Di tempat yang sama, Direktur Logistik dan Infrastruktur PT Pertamina (Persero) Alfian Nasution menyatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait dalam persiapan Satgas Ramadhan dan Idul Fitri Pertamina 2024.
"Kami membuat strategi untuk antisipasi kegiatan masyarakat saat arus mudik Lebaran terhitung dari 25 Maret 2024 hingga 21 April 2024," ucapnya.
Layanan siaga 24 jam dan penambahan fasilitas khusus, lanjutnya, menjadi cara Pertamina untuk terus melayani masyarakat dengan baik.
Alfian pun mengharapkan tidak ada kelangkaan BBM dan LPG serta masyarakat dapat terlayani lebih baik dari masa mudik tahun lalu.
Baca juga: BPH Migas siap kawal pasokan BBM selama Ramadhan hingga Idul Fitri
Turut hadir Anggota Komisi VII DPR Andi Yuliani Paris, Asman Abnur, Hendrik Sitompul, Zulfikar Hamonangan, Sartono Hutomo, Mukhtaruddin, Ridwan Hisjam, Willy Midel Yoseph, Ribka Tjiptaning, Ratna Juwita, Bambang Hermanto, dan Nurhasan Zaidi, lalu Direktur BBM BPH Migas Sentot Harijady BTP dan Direktur Retail dan Niaga PT PLN (Persero) Edi Srimulyanti.
Selain mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik DPR, Erika dan Anggota Komite BPH Migas Harya Adityawarman juga melakukan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian BBM subsidi dan kompensasi di SPBU wilayah Sidoarjo, Jawa Timur, Rabu (20/3/2024).
Saat pemantauan, Harya meminta lembaga penyalur untuk memastikan bahwa BBM subsidi didistribusikan kepada konsumen pengguna sesuai peruntukannya.
"Pastikan bahwa yang membeli dan menerima BBM subsidi dan kompensasi ini adalah mereka yang berhak," ujar Didit, sapaannya.
Baca juga: BPH Migas uji coba surat rekomendasi berbasis teknologi informasi
Kepada pemilik SPBU, ia juga meminta operator dan pengawas selalu diimbau untuk memantau kegiatan penyaluran BBM melalui CCTV.
Menanggapi hal ini, Pengawas SPBU Sudjono mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerapkan aturan ketat bagi konsumen yang tidak berhak memperoleh BBM subsidi.
"Jika terdapat nomor polisi kendaraan berbeda dengan STNK, maka kami tidak layani. Selain itu, penyampaian SOP sesuai koridor aturan, disampaikan kepada operator di setiap pergantian sif," ujarnya.
Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Nusarina Yuliastuti
Copyright © ANTARA 2024
