"Paket pimpinan MPR itu akan dipilih pada 1 Oktober mendatang, setelah pelantikan anggota MPR," kata dia, pada diskusi "Empat Pilar MPR RI: Menjaga Politik Kebangsaan, Layakkah Semua Fraksi di Kursi Pimpinan MPR?" di Gedung Parlemen, Jakarta, Senin.
Menurut dia, berdasarkan amanah UU tentang MPR, DPR, DPD, DPRD (MD3) hasil revisi kedua, bahwa pengisian jabatan pimpinan MPR akan dilakukan melalui sistem paket yang diusulkan fraksi-fraksi di MPR, bukan diisi secara proporsional.
Pertimbangannya, di DPR ada sembilan fraksi dan di MPR ada tambahan kelompok DPD RI di MPR. "Kalau kelompok DPD dihitung sebagai satu fraksi, maka di MPR ada 10 fraksi," katanya.
Juga baca: Ahli usulkan ketua MPR berjiwa dan bersikap negarawan
Juga baca: Cak Imin minta dukungan Ma'ruf Amin untuk jadi Ketua MPR
Juga baca: Cak Imin incar posisi Ketua MPR
Anggota Komisi XI DPR ini menjelaskan, pimpinan MPR RI itu ada lima orang yakni satu ketua dan empat wakil kedua. "Unsurnya berasal dari fraksi-fraksi empat orang dan satu dari kelompok DPD di MPR," katanya.
Menurut dia, karena dalam paket pimpinan MPR itu ada unsur DPD, maka dari dua paket pimpinan MPR, keduanya ada unsur DPD. "Hal ini yang sedang kami lobi. Kami mencari unsur pimpinan MPR dari DPD yang memiliki visi dan misi sama," katanya.
Ia menambahkian, kalau paket pimpinan MPR RI itu sampai muncul tiga oaket, maka kekuatan fraksi-fraksi akan menjadi terpecah. "Kalau melihat jumlah fraksi di MPR, maka saya memperkirakan paling banyak hanya dua paket," katanya.
Ketika ditanya, apakah PDI Perjuangan akan menempatkan kadfernya sebagai ketua MPR, dia mengatakan, belum bisa mengatakan hal itu. Menurut dia, PDI Perjuangan dan partai-partai anggota koalisi pendukung Joko Widodo sebagai calon presiden, saat ini masih melakukan pembicaraan dan lobi-lobi, terutama kepada unsur DPD
Pewarta: Riza Harahap
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2019
