penambahan distribusi elpiji subsidi di Kecamatan Jawai ini sudah di luar surat permintaan pemda atau merupakan koordinasi langsung kami dengan agen dan perangkat daerahPontianak (ANTARA) - PT Pertamina (Persero) Wilayah Kalbar hingga H-1 Lebaran terus menggelar operasi pasar elpiji bersubsidi di sejumlah wilayah di Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat.
"Senin (3/6) kemarin kami telah melakukan OP elpiji tiga kilogram di Kecamatan Jawai, yakni di Desa Sabaran, kemudian di Desa Dungun Laut, Desa Sui Nyirih kemudian di Kecamatan Tebas, yakni di Desa Segarau, dan Sungai Kelambu, masing-masing sebanyak 560 tabung elpiji subsidi," kata Branch Marketing Pertamina Kalbar dan Kalteng Muhammad Ivan Syuhada di Pontianak, Selasa.
Pada hari ini, pihaknya melakukan OP elpiji subsidi di Desa Matang, Kecamatan Jawai dan Desa Sematang serta Desa Simpang, Kecamatan Tengaran.
"Adapun penambahan distribusi elpiji subsidi di Kecamatan Jawai ini sudah di luar surat permintaan pemda atau merupakan koordinasi langsung kami dengan agen dan perangkat daerah setempat," kata dia.
Data Pertamina mencatat penyaluran elpiji subsidi di Kabupaten Sambas sudah sekitar 7,4 persen dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya, yakni 10.640 tabung per bulan meningkat menjadi 11.428 tabung pada Mei 2019, sedangkan untuk 1 hingga 4 Juni direncanakan penambahan 5.600 tabung atau 2,1 persen dari alokasi reguler Juni 2019.
"Untuk wilayah Kabupaten Sambas, ada 137 pangkalan dengan penyaluran sebesar 266.000 tabung elpiji. OP elpiji subsidi telah dilakukan di 51 titik selama Bulan Ramadhan dan sampai hari ini dilakukan sesuai dengan jadwal dari Sekertariat Daerah Kabupaten Sambas," katanya.
Dalam melakukan pemantauan distribusi dan stok elpiji subsidi, pihaknya telah bekerja sama dengan pemda dan media untuk keliling ke pangkalan dan memperlihatkan keamanan stok elpiji subsidi di pangkalan.
Ia juga mengimbau kepada masyarakat apabila melihat ada penggelembungan harga di pengecer sehingga tidak wajar agar melapor kepada Tim Satgas Pangan, kepolisian, dan Disperindag agar dapat ditindak secara tegas, karena bisa merugikan masyarakat
"Mekanisme OP yang telah dilakukan selalu dikawal oleh pihak kepolisian dan kepala daerah setempat, jadi kemungkinan dibeli oleh pengecer atau spekulan sangat kecil. Selain itu adanya pembatasan pembelian menggunakan KTP menjadi kunci selektivitas OP yang dilaksanakan agar tepat sasaran," katanya.
Pihaknya juga telah menskorsing sampai PHU (pemutusaan hubungan usaha) terhadap pangkalan yang terbukti menjual elpiji di atas HET dan menjual ke pengecer, serta memublikasikannya ke media sebagai bukti ketegasan Pertamina terhadap pangkalan.
Pewarta: Andilala
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2019
