Kepala BKD DKI Jakarta, Premi Lasari merinci dari jumlah tersebut, sebanyak 45,25 persen bekerja dari kantor, 5,07 persen bekerja secara fleksibel, dan sisanya masih dalam masa libur akademik.
“Adapun tingkat ketidakhadiran pada sore hari tercatat sebesar 4,94 persen, dengan rincian 3,14 persen tidak hadir dengan keterangan dan 1,80 persen tanpa keterangan,” ujar Premi dalam keterangan di Jakarta, Kamis.
Dia mengatakan seluruh perangkat daerah dan unit kerja, khususnya yang memiliki tugas pelayanan publik, tetap menjalankan fungsinya seperti biasa guna memastikan layanan kepada masyarakat tetap optimal.
Lalu, bagi ASN yang tidak hadir tanpa keterangan yang sah akan dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
"Dengan tahapan dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh atasan langsungnya dan jika terbukti bersalah akan dikenakan sanksi hukuman disiplin," kata Premi.
Dia menambahkan BKD DKI Jakarta terus melakukan pemantauan terhadap kehadiran pegawai guna memastikan pelaksanaan tugas berjalan optimal.
Sementara itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov DKI Jakarta) menerapkan kebijakan fleksibilitas kerja sesuai arahan pemerintah pusat. Skema bekerja dari kantor (work from office/WFO) dan bekerja secara fleksibel (work from anywhere/WFA) masih diberlakukan dalam masa transisi pascalibur Idul Fitri.
Baca juga: Dari maaf menuju pelayanan
Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
Editor: Mentari Dwi Gayati
Copyright © ANTARA 2026
