Mensos ajak pimpinan daerah se-Kalteng entaskan kemiskinan ekstrem

Kalteng ini provinsi dengan tingkat kemiskinan yang relatif rendah dan ini patut diapresiasi. Tapi kita tidak boleh puas, harus terus bekerja keras untuk menekannya lebih jauh

Jakarta (ANTARA) - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf mengajak seluruh kepala daerah di Kalimantan Tengah (Kalteng) bersinergi dalam upaya pengentasan kemiskinan.

Melalui keterangan di Jakarta, Rabu, Mensos menekankan pentingnya kerja sama lintas sektor agar provinsi ini dapat semakin menurunkan angka kemiskinan yang saat ini sudah tergolong rendah.

"Kalteng ini provinsi dengan tingkat kemiskinan yang relatif rendah dan ini patut diapresiasi. Tapi kita tidak boleh puas, harus terus bekerja keras untuk menekannya lebih jauh," kata Mensos yang biasa disapa Gus Ipul itu.

Mensos memaparkan data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat kemiskinan di Kalteng per September 2024 berada di angka 5,26 persen, yang menempatkan Kalteng sebagai salah satu dari 10 provinsi dengan tingkat kemiskinan terendah secara nasional.

Menurut data BPS, kemiskinan di Kalteng memang tidak besar. Yang paling tinggi misalnya ada di Kota Waringin Timur dengan jumlah orang miskinan sebanyak 26 ribu orang, kemudian Kabupaten Kapuas 19 ribu orang, dan terkecil adalah Kabupaten Mandau yang hanya 2,7 ribu penduduk miskin.

Meski demikian Mensos mengimbau agar pemerintah daerah terus memperkuat sinergi bersama pilar-pilar sosial dan elemen masyarakat lainnya guna menurunkan angka kemiskinan secara lebih signifikan.

"Saya minta semuanya berkomitmen penuh. Pengentasan kemiskinan harus dilakukan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan. Langkah kita harus sejalan," ujar Mensos.

Mensos juga menekankan pentingnya pengukuran pengentasan kemiskinan secara rutin, termasuk data terkait keluarga yang berhasil digraduasi dari status miskin.

"Graduasi keluarga miskin harus diukur secara jelas. Selama empat bulan terakhir kami telah mengkonsolidasikan data kemiskinan secara nasional," kata Mensos.

Sejalan dengan itu Presiden telah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), yang mewajibkan seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah menggunakan data yang sama sebagai acuan.

Selain itu Presiden juga menerbitkan Inpres Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pengentasan Kemiskinan, yang mencakup pelaksanaan Program Sekolah Rakyat.

Program ini diyakini menjadi salah satu cara strategis untuk memutus mata rantai kemiskinan melalui sektor pendidikan.

"Dengan Inpres Nomor 4, semua pihak sekarang wajib memakai satu data yang sama untuk keperluan pengentasan kemiskinan," tutur Mensos Saifullah Yusuf.