Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Barat terus meningkatkan komitmen penyelenggaraan Kota Layak Anak (KLA) melalui berbagai upaya, seperti penambahan jumlah aktivis perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat.
Wali Kota Jakarta Barat Uus Kuswanto di Jakarta, Senin, mengatakan, jumlah aktivis perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat bertambah, semula berjumlah 8 kelompok kini menjadi 56 kelompok.
Baca juga: Jakbar ajukan 200 sekolah ramah anak untuk wujudkan kota layak anak
"Hal lainnya untuk pemenuhan hak anak itu peningkatan cakupan akte anak oleh Sudin Dukcapil Jakbar dengan layanan jemput bola "Dukcapil mobile" ke permukiman warga dan sekolah," kata Uus.
Tak hanya itu, pihaknya juga membuka layanan pada malam hari untuk menjembatani warga yang tidak dapat mengakses layanan saat siang hari.
Hingga kini, Pemkot Jakbar juga telah memiliki 58 RPTRA, satu Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) dan 58 Pos Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA) untuk aduan laporan kekerasan pada setiap RPTRA.
"Kita juga punya inovasi soal Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA) yang mampu tingkatkan akses layanan anak sebesar 127 persen," kata Uus.
Forum anak tersebut memiliki inovasi "Sehari Bersama Anak dan Mari Berani Bercerita", yang mampu meningkatkan partisipasi anak untuk mengakses informasi.
Baca juga: Pemprov DKI upayakan adanya perda kota layak anak
Baca juga: DKI Jakarta raih penghargaan "Provinsi Layak Anak" dari Kemen PPA
Pemkot Jakbar terus meningkatkan anggaran setiap tahunnya agar Jakbar tetap menjadi Kota Layak Anak.
"Tahun 2022, jumlah anggaran kurang lebih Rp473 miliar, kemudian meningkat menjadi Rp637 miliar tahun 2023. Tahun 2024, anggaran KLA kembali meningkat menjadi Rp659,7 miliar," ujarnya.
Pada 2024, Pemkot Jakbar mengincar predikat utama Kota Layak Anak (KLA) pada pelaksanaan verifikasi lapangan hybrid KLA.
"Harapannya pada tahun ini, Kota Jakarta Barat mendapatkan penghargaan KLA kategori utama," kata Uus.
Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
Editor: Syaiful Hakim
Copyright © ANTARA 2025