"Jangan sampai mereka mau mudik tapi mengalami persoalan keamanan, misalnya, kriminalitas, penipuan, kecopetan dan lainnya," kata Rio ketika dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu.
Sebagai legislator yang memang mengawasi program dari pemerintah, pihaknya meminta pemerintah provinsi (pemprov) lebih selektif dalam menjamin kenyamanan dan keamanan para pemudik.
Selain itu, untuk pendaftaran peserta mudik juga perlu pengawasan yang ketat. "Bagaimana mekanismenya? Apakah ada kategori tertentu atau siapa cepat dia dapat," katanya.
Baca juga: Pemprov DKI sediakan 22.403 kursi untuk mudik gratis 2025

"Apakah ini akan dilakukan klasifisasi, kategorisasi ataukah memang ini siapa cepat dia dapat. Perlu dicermati," katanya.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta sekaligus Koordinator Komisi B DPRD DKI Jakarta Basri Baco mengapresiasi Program Mudik Gratis 2025 yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Namun, Baco mengingatkan, keamanan menjadi prioritas utama dalam program mudik gratis ini.
Untuk itu, ia mendorong Dinas Perhubungan DKI Jakarta mengecek dan memastikan seluruh armada yang digunakan telah melewati uji kelayakan yang ketat. Begitu pula dengan pengemudi, harus memenuhi persyaratan dan punya lisensi yang valid.
Baca juga: Jakbar sediakan 2.250 kuota mudik gratis 2025

Hal itu merupakan langkah mitigasi risiko yang sangat penting guna memastikan para pemudik dapat tiba di kampung halaman dengan selamat.
"Terutama kendaraan dan supir jangan sampai kendaraannya tidak layak fungsi dan supir juga diperiksa (penyalahgunaan) narkoba dan lain-lainnya," katanya.
Program mudik gratis dari Pemprov DKI Jakarta disambut antusias oleh masyarakat. Bahkan pada hari pertama pendaftaran kuota langsung penuh.
"Kuota mudik gratis Pemprov DKI Jakarta 2025 sudah habis," tulis akun media sosial Instagram Dishub DKI Jakarta yang dikutip di Jakarta, Sabtu.
Baca juga: DKI buka pendaftaran mudik gratis mulai 7 Maret 2025
Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2025