Sebagaimana diketahui, Provinsi Kalimantan Utara mengalami deflasi 0,17 persen (mtm) atau 0,49 persen (yoy). Hal ini dipengaruhi kebijakan diskon tarif listrik 50 persen kepada pelanggan dengan daya 450 VA hingga 2200 VA selama Januari dan Februari 2025.
“Di tengah tren deflasi yang terjadi, kita bisa memanfaatkan momentum saat ini untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi,” ungkap Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Ferry Irawan dalam High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (HLM TPID dan TP2DD) Provinsi Kalimantan Utara, dikutip di Jakarta, Jumat.
High Level Meeting TPID dan TP2DD tersebut diadakan oleh Pemerintah bersama Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Utara guna meningkatkan sinergi dan koordinasi untuk menjaga stabilitas inflasi pada Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Ramadan dan Idul Fitri 2025.
Pasalnya, pada periode menjelang HBKN, permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa cenderung meningkat sehingga berpotensi mendorong kenaikan harga-harga.
Untuk itu, upaya pengendalian inflasi menjadi sangat penting dalam menjaga stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat.
Dalam hal ini, Gubernur Provinsi Kalimantan Utara telah menginstruksikan kepada seluruh TPID di wilayah Kalimantan Utara untuk melakukan langkah-langkah strategis guna memastikan ketersediaan stok komoditas pangan dan keterjangkauan harga di pasar seperti melalui Operasi Pasar/Gerakan Pangan Murah dan perluasan Kerjasama Antar Daerah (KAD).
“Selain itu, untuk mengantisipasi penurunan harga berkepanjangan, dapat dilakukan peningkatan peran BUMD sebagai offtaker, sehingga para petani mendapatkan kepastian harga. Selain itu juga melalui pemanfaatan Sistem Resi Gudang (SRG), terutama untuk penyimpanan komoditas yang lebih tahan lama,” tambah Deputi Ferry.
Di sisi lain, Pemerintah Daerah juga diharapkan dapat mendorong elektronifikasi transaksi pemerintah daerah melalui TP2DD.
Menurutnya, perlu dilakukan penguatan ekosistem digitalisasi daerah sehingga kualitas pelayanan publik dapat meningkat, di antaranya melalui kemudahan akses, perluasan produk dan infrastruktur, serta mendorong peran UMKM dalam e-catalogue.
Lebih lanjut, transformasi digital diharapkan dapat mendorong percepatan belanja daerah dan peningkatan rasio pajak lokal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkualitas.
Pada hari sebelumnya, Selasa (4/3), juga telah dilaksanakan kunjungan ke Pelabuhan Malundung, Kota Tarakan.
Sebagai daerah kepulauan di mana arus keluar masuk barang sangat bergantung pada jalur perairan, masih terdapat sejumlah permasalahan yang menghambat kelancaran distribusi, yakni antara lain kondisi container crane yang sudah tua dan sering mengalami kerusakan, tingkat penggunaan dermaga yang melebihi kapasitas normal, dan mahalnya tarif tenaga kerja bongkar muat.
Kondisi tersebut membuat distribusi barang kepada masyarakat membutuhkan waktu lebih lama dan mengakibatkan kenaikan harga.
“Dalam mendukung tercapainya target pertumbuhan ekonomi, pelabuhan memiliki peran penting sebagai pintu masuk arus barang, pelayanan masyarakat, dan pengembangan ekonomi daerah. Kami berdiskusi terkait kondisi yang sudah ada terkait masuknya barang dan penumpang. Ada permasalahan tentang container crane dan perizinan terkait pengembangan dermaga, dan permasalahan ini akan segera kami tindak lanjuti,” jelas Deputi Ferry di sela-sela kunjungan tersebut.
Rencana kerja PT Pelindo ke depannya sebagai operator di Pelabuhan Malundung adalah akan mengembangkan dermaga baru dan mengadakan crane baru.
Diharapkan pelayanan PT Pelindo kepada masyarakat harus dijalankan lebih baik lagi dan tepat waktu sehingga akan mengurangi biaya logistik dan menjaga stabilitas tingkat inflasi.
Dalam rangkaian kegiatan di Kalimantan Utara, juga dilaksanakan Focus Group Discussion (FGD) terkait Optimalisasi Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dalam Mendukung Pembiayaan Petani dan Nelayan di Kalimantan Utara, yang dilaksanakan di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Utara.
Untuk memitigasi risiko gagal panen, pemanfaatan asuransi bagi petani dan nelayan, serta penyediaan sumber-sumber pembiayaan pada beberapa komoditas pangan strategis, akan terus didorong.
Dukungan akses pembiayaan di antaranya juga diberikan melalui penyaluran KUR Pertanian dan Perikanan maupun Kredit Usaha Alsintan.
“Dengan adanya penyaluran KUR untuk petani dan nelayan, diharapkan akses ke pembiayaan dalam memperoleh modal kerja dapat memajukan sektor pertanian dan perikanan di Provinsi Kalimantan Utara,” tutur Ferry.
Baca juga: RI-Jepang sepakat dorong kelanjutan pembangunan PLTA Kayan Kaltara
Baca juga: Luas panen padi Kaltara naik 27,42 persen
Baca juga: BI: Pertumbuhan ekonomi Kaltara lanjutkan tren positif
Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025
