Pasalnya pada bulan Ramadhan, kata dia, pebisnis UMKM dan ekraf meningkatkan produktivitas, baik dari segi kualitas dan kuantitas, hingga mengupayakan lahirnya berbagai produk baru yang lebih bagus dan kreatif.
"Para pebisnis UMKM dan ekraf selalu mengandalkan bulan Ramadhan. Di bulan ini, mereka selalu berharap dapat keuntungan lebih dibandingkan dengan bulan lainnya, sejalan dengan meningkatnya minat dan keinginan belanja masyarakat," ujar Saleh dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu.
Dalam konteks tersebut, ia menilai sudah sewajarnya Pemerintah membantu pebisnis UMKM dan ekraf dalam menjual produknya, salah satunya dengan cara membuka pasar bagi UMKM dan ekraf.
Untuk itu, ketua komisi yang membidangi UMKM dan ekraf tersebut berharap pemerintah di seluruh level kepemimpinan dapat mendirikan bazar di tempat strategis di masing-masing kota.
Dengan adanya berbagai bazar yang diselenggarakan, Saleh berpendapat masyarakat akan turut senang dan bisa dengan mudah datang ke tempat itu untuk belanja sekaligus ngabuburit.
Implikasinya, lanjut dia, kompetisi dagang yang sehat akan berkembang. Uang akan beredar di masyarakat, sehingga perekonomian di daerah bisa membaik.
"Kalau ada bazar itu kan bagus, di sana dijual berbagai kebutuhan. Tentu lebih khusus produk keperluan Ramadhan, katakanlah misalnya seperti makanan, minuman, pakaian, kain, alat shalat, kurma, mainan, oleh-oleh Ramadhan, serta berbagai produk lainnya," ungkapnya.
Apabila seluruh kabupaten atau kota memiliki tempat bazar dan pasar murah seperti itu, dirinya memastikan berbagai tempat tersebut akan diminati dan senangi.
Maka dari itu yang terpenting, menurutnya, Pemerintah harus rela memfasilitasi. Para Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan aparat keamanan pun bisa diminta berpartisipasi untuk menjaga keamanan di berbagai tempat tersebut.
"Kalau tidak difasilitasi, tetap saja mereka berjualan. Tetapi kadang kurang rapi dan kurang tertib karena sering sekali di pinggir jalan dan pertokoan, sehingga menimbulkan kemacetan yang sangat mengganggu," tutur Saleh menambahkan.
Komisi VII DPR RI membidangi perindustrian, ekonomi kreatif, UMKM, pariwisata dan sarana publikasi.
Baca juga: Komisi VII minta pemerintah ambil langkah antisipasi penutupan Sritex
Baca juga: Ketua Komisi VII apresiasi pemerintah yang siaga songsong Ramadhan
Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025
