adanya perjanjian kerja sama ini, program-program dapat dilakukan bersama-sama dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan BabelJakarta (ANTARA) - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) memperkuat fungsi pengawasan pendistribusian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi agar tepat sasaran dan tepat volume di Kepulauan Bangka Belitung.
Kepala BPH Migas Erika Retnowati dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu, mengatakan pihaknya telah menandatangani perjanjian kerja sama (PKS) dengan Pemprov Babel dalam rangka melaksanakan pengendalian, pembinaan, dan pengawasan penyaluran jenis BBM tertentu (JBT) dan jenis BBM khusus penugasan (JBKP) di Kepulauan Babel.
Menurut dia, penandatanganan tersebut dilaksanakan sebagai tindak lanjut PKS antara BPH Migas dan Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri tentang Pembinaan dan Pengawasan dalam Pengendalian Konsumen Pengguna JBT dan JBKP di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
"Kami sudah menandatangani perjanjian kerja sama antara BPH Migas dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dengan adanya perjanjian kerja sama ini, program-program dapat dilakukan bersama-sama dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Babel. Misalnya, melakukan pengawasan bersama dan juga sosialisasi," jelasnya saat penandatanganan di Tanjungpandan, Belitung, Kepulauan Babel, Jumat (3/5/2024).
Erika menyampaikan PKS itu memiliki ruang lingkup antara lain pengendalian terhadap penyaluran JBT dan JBKP untuk konsumen pengguna, serta peningkatan koordinasi terkait pelaksanaan penyaluran JBT dan JBKP di Kepulauan Babel.
Selain itu, ruang lingkup lainnya adalah pembinaan dan pengawasan atas pembelian JBT dan JBKP berdasarkan surat rekomendasi yang diterbitkan oleh kepala perangkat daerah/kepala pelabuhan perikanan/lurah/kepala desa di Babel kepada konsumen pengguna JBT dan JBKP.
Lebih lanjut, Erika pun berharap PKS dapat diimplementasikan dan berjalan dengan baik, sehingga hasilnya sesuai dengan apa yang diharapkan bersama, yaitu distribusi BBM subsidi semakin tepat sasaran.
"Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkahi tugas kita dalam pengawasan dan pengendalian JBT dan JBKP pada konsumen pengguna, agar tepat sasaran untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia," sebutnya.
Sementara itu, Penjabat Gubernur Kepulauan Babel Safrizal ZA membeberkan rencana tindak lanjut setelah penandatanganan PKS.
"Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bersama Forkopimda (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah) dan jajaran akan segera melakukan konsolidasi, dengan melanjutkan atau membuat rencana aksi dalam rangka melaksanakan perjanjian yang sudah kita lakukan ini," tuturnya.
Selain itu, Safrizal mengutarakan pihaknya akan melakukan evaluasi atas pelaksanaan dan pengendalian di tahun sebelumnya.
"Untuk kita tingkatkan mutu atau kualitas kerja, sehingga hasilnya tetap bisa mengelola distribusi BBM bersubsidi, serta tetap mengendalikan atau mengawasi yang berhak menggunakan BBM bersubsidi dan penugasan," ucapnya.
Kegiatan juga dihadiri Anggota Komite BPH Migas Eman Salman Arief, Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Bidang Politik dan Media Kastorius Sinaga, dan Executive General Manager Regional Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel) PT Pertamina Patra Niaga Zibali Hisbul Masih.
Pengawasan SPBU
Setelah penandatanganan PKS, Erika dan Eman memantau SPBU dan SPBU nelayan di Belitung. Keduanya juga melakukan diskusi dengan pengelola SPBU dan SPBU nelayan, mengecek surat rekomendasi, dan memonitor CCTV.
Erika menjelaskan saat memantau SPBU nelayan, dirinya masih mendapati adanya satu surat rekomendasi, yang berisi lebih dari satu nelayan.
"Tentu ini tidak diperkenankan. Ini akan diinformasikan lebih lanjut kepada dinas penerbit surat rekomendasi," tegasnya.
Pemantauan SPBU dan SPBU nelayan juga turut didampingi SBM Rayon II Bangka Belitung Pertamina Patra Niaga Mulian Pratama dan SBM Rayon I Bangka Belitung Pertamina Patra Niaga Sandi Saryanto.
Baca juga: BPH Migas awasi pendistribusian BBM subsidi agar tepat sasaran
Baca juga: Ekonom prediksi ada penyesuaian subsidi BBM dampak konflik Iran-Israel
Baca juga: Pakai uang negara, BPH Migas: BBM subsidi harus tepat sasaran
Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024
