Realisasi penyaluran bantuan pangan penurunan stunting tahap 1 per 24 April 2024 telah diberikan kepada 34.661 keluarga risiko stunting atau KRS.Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan realisasi penyaluran bantuan pangan penanganan stunting telah mencapai 34.661 keluarga risiko stunting (KRS).
“Realisasi penyaluran bantuan pangan penurunan stunting tahap 1 per 24 April 2024 telah diberikan kepada 34.661 keluarga risiko stunting atau KRS. Data KRS tersebut berdasarkan data dari BKKBN,” kata Arief dalam keterangan di Jakarta, Jumat.
Arief menyampaikan di 2024, target penyaluran bantuan pangan penurunan stunting sebanyak 1,4 juta KRS. Bantuan diberikan dalam bentuk paket daging ayam beku seberat 0,9 sampai 1 kg dan 10 butir telur ayam.
“Bantuan pangan penanganan stunting berupa daging ayam dan telur ayam yang sudah kami mulai sejak tahun lalu, kami lanjutkan tahun ini dan sudah dalam proses penyaluran. Bersama ID FOOD, mulai Maret sudah kami luncurkan bantuan pangan dengan target sampai 1,4 juta di tujuh provinsi,” jelas Arief.
Baca juga: Bapanas optimalkan serap pangan cegah dampak gejolak global
Menurut Arief, program penyaliran bantuan pangan penanganan stunting menjadi salah satu bentuk kolaborasi dalam melaksanakan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Penurunan stunting pada 2024 ini ditargetkan sebesar 14 persen.
Pada 2022 prevalensi stunting berada di angka 21,6 persen, lebih rendah daripada angka pada 2021 yang sebesar 24,4 persen. Perkembangan penanganan stunting di Indonesia menggambarkan progres yang cukup positif karena pada 2013 pernah mencapai indeks tertinggi dalam 10 tahun terakhir di angka 37,2 persen.
Mengutip dari laporan Indeks Khusus Penanganan Stunting (IKPS) 2021-2022 yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) pada akhir 2023, Arief mengatakan, ada kenaikan sebesar 0,9 poin menjadi 72,4 dari 71,5. Kenaikan ini disebabkan ada perubahan indeks, baik pada tingkat indikator maupun tingkat dimensi.
“Sebagian besar indeks menunjukkan peningkatan. Peningkatan tertinggi terjadi pada dimensi gizi, yaitu dengan peningkatan indeks sebesar 2,8 poin. Pemerintah terus berupaya meningkatkan IKPS sebagai sebuah indikator dalam mengukur kinerja pelaksanaan program/intervensi percepatan penurunan stunting,” jelas Arief.
Arief menambahkan bahwa telah menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) dan Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2024 di Kantor Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) di Jakarta pada Kamis (25/4), yang turut dihadiri Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin.
“Sesuai arahan Bapak Wapres, Badan Pangan Nasional bersama BUMN pangan berkontribusi dalam mendukung pemenuhan gizi bagi keluarga risiko stunting,” tambah Arief.
Baca juga: BKKBN: Jumlah keluarga berisiko stunting tahun 2023 sudah menurun
Sementara itu, Wakil Presiden Ma’ruf Amin menekankan pentingnya mengelola potensi bonus demografi agar sumber daya yang ada nantinya dapat menjadi aset dan kekuatan bangsa.
Oleh karena itu, Wapres menekankan bahwa kualitas sumber daya manusia sangat penting. Salah satunya dengan melakukan upaya mencegah dan menurunkan prevalensi stunting,
Wapres juga mengatakan bahwa pemerintah telah menetapkan percepatan penurunan stunting menjadi prioritas utama dalam agenda pembangunan nasional.
Menurut Wapres stunting seharusnya dapat dicegah sejak awal di tingkat keluarga dengan memastikan pemenuhan gizi setiap anggota rumah tangga, ASI eksklusif bagi bayi usia 0-6 bulan, akses sanitasi, dan air minum yang aman, perilaku hidup bersih dan sehat serta pengasuhan yang layak.
“Saya minta agar komitmen dan visi pimpinan terhadap program penurunan stunting, baik di pusat maupun di daerah tetap terjaga. Utamanya memasuki masa transisi dan pergantian kepemimpinan di tahun ini,” ujar Wapres.
Sebelumnya, Badan Pangan Nasional bersama BUMN Holding Pangan ID FOOD menyasar tujuh provinsi yang ada di Indonesia sebagai tujuan menyalurkan cadangan pangan pemerintah (CPP) bantuan pangan penanganan stunting tahap I sepanjang tahun 2024.
“Secara keseluruhan penyaluran bantuan pangan stunting dilakukan di tujuh provinsi dengan total penerima 1.446.089 KRS (keluarga risiko stunting),” kata Direktur Utama ID FOOD Frans Marganda Tambunan dalam keterangan di Jakarta, Jumat (15/3).
Frans merinci tujuh provinsi dan jumlah sasaran untuk penyaluran bantuan pangan penanganan stunting yakni Sumatera Utara sebanyak 136.738 KRS, Jawa Barat 403.285 KRS, Jawa Tengah 345.514 KRS, Jawa Timur 374.197 KRS, Banten 92.654 KRS, Nusa Tenggara Timur 73.068 KRS dan Sulawesi Barat 20.633 KRS.
Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Nusarina Yuliastuti
Copyright © ANTARA 2024
