DKI tunda penonaktifan NIK warga di luar daerah hingga usai lebaran

Jakarta (ANTARA) - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta menunda penonaktifan Nomor Induk Kependudukan (NIK) warga yang tidak lagi tinggal di Jakarta hingga setelah Idul Fitri 1445 Hijriah.

"Kita rencana pasca lebaran kita akan lakukan. Iya (sekitar tanggal 12 April)," kata Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta, Budi Awaluddin saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

Menurut Budi, penonaktifan NIK warga DKI Jakarta yang tinggal di luar daerah memang lebih tepat dilakukan usai lebaran hingga akhir tahun 2024.

Selain itu, Budi memastikan petugas Dukcapil DKI Jakarta tingkat provinsi dan kota juga akan melakukan verifikasi terlebih dahulu kepada warga, sebelum menonaktifkan NIK. "Sehingga, penonaktifan NIK tidak dilakukan secara asal," katanya.

Lalu, sebelum menonaktifkan NIK KTP itu, Dukcapil DKI dan tingkat kota akan menyosialisasikan kepada warga. Pihaknya akan datang ke kelurahan untuk mengecek secara langsung.

"Tidak ada (penonaktifan secara otomatis). Itu nanti akan kita verifikasi. Kalau benar masih di sana (Jakarta), kami keluarkan dari daftar NIK yang bakal dihapuskan," ujar Budi.

Baca juga: Penonaktifan NIK DKI dilakukan bertahap mulai April
Baca juga: Dukcapil DKI sarankan dua hal demi cegah NIK bermasalah

Budi mengatakan, warga yang tidak lagi berdomisili di Jakarta juga bisa secara sadar mengurus perpindahan tempat tinggal ke luar daerah.

"Tidak ada yang otomatis, kecuali dia sadar untuk urus pindah. Kalau misal itu (bersikeras) mengaku tinggal di situ (Jakarta) bisa datang ke kelurahan, kita verifikasi sama-sama," kata Budi.

Menurut Budi ada sekitar 94 ribu NIK warga akan dinonaktifkan dengan rincian 81 ribu KTP yang telah meninggal dunia dan 13 ribu warga yang tidak tercatat lagi di RT tempat tinggalnya.

Penonaktifan NIK warga yang berdomisili di luar Jakarta dilakukan secara bertahap mulai April 2024. "Mulai April, kita lakukan bertahap per bulan nanti, jadi masyarakat bisa mengecek datanya," kata Budi.
Baca juga: Penonaktifan NIK warga di luar DKI mempermudah penyaluran bansos
Baca juga: Legislator dukung DKI nonaktifan NIK setelah pemilu demi minim risiko