Perbaikan Pelayanan Haji dan Sikap Kritis

Rabu, 08 Desember 2010 20:46 WIB | Dilihat 1 Kali
Oleh Edy Supriatna Sjafei
Para kepala sektor di bawah koordinasi Daerah Kerja (Daker) Mekkah tak menyia-nyiakan kesempatan. Begitu panitia seminar memberi kesempatan mengemukakan pendapat, mereka bicara blak-blakan tentang berbagai kesulitan yang dialami.

Selama penyelenggaraan ibadah haji, di wilayahnya masing-masing, di musim haji 1431 H/2010 M, sektor menjadi ujung tombak dalam pelayanan kepada jemaah haji.

Mereka inilah yang menentukan "hitam-putihnya" atau baik buruknya penyelenggaraan ibadah haji di tanah suci. Namun di sisi lain, para kepala sektor itu pulalah yang banyak mendapat cacian dari jemaah tatkala menghadapi masalah di pemondokan.

Bagai air bah, yang dibendung dan kemudian mendapat celah sempit untuk keluar, celoteh para petugas Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) di Daker Mekkah mengalir deras, tanpa tedeng aling-aling.

Berbagai pengalaman pahit dalam melayani jemaah haji dikemukakan, sehingga terkuak semua letak titik simpul yang mengakibatkan pelayanan kepada jemaah haji dirasakan belum optimal.

Ini adalah forum bebas. Jadi, melalui seminar ini, siapa pun boleh mengemukakan pendapatnya, yang tentu diharapkan dapat menghasilkan perbaikan bagi penyelenggaraan haji, kata Direktur Pelayanan Haji, Zanal Abidin Supi, tatkala membuka acara tersebut, Selasa malam.

Kegiatan yang digagas oleh yang menamakan diri kelompok 313 itu dimaksudkan sebagai ajang silaturahim. Namun dibalik itu, menurut Affan Rangkuti -- salah seorang inisiator -- dimaksudkan mencari masukan dari para petugas PPIH Arab Saudi yang diharapkan mengasilkan rekomendasi berupa Deklarasi Mekkah untuk perbaikan bahan evaluasi haji nasional di Jakarta.

"Mumpung masing segar ingatan petugas, kita harus maksimalkan forum ini," kata Amin Akkas, salah seorang penggagas seminar yang mengusung tema "Tinjauan Kritis Pelayanan Jemaah Haji Indonesia" di Daker Mekkah.

Melihat tema dan persoalan yang mencuat dalam seminar tersebut, Zanal Abidin Supi menilai bahwa kegiatan yang untuk pertama kalinya dalam penyelenggaraan haji patut mendapat apresiasi.

Pasalnya, petugas haji harus memiliki sikap kritis. Mana hak jemaah, mana hak yang harus diberikan pemerintah Arab Saudi. Ada kejelasan sehingga dalam melaksanakan tugas, semua pemangku kepentingan bisa bekerja sinergis.

Esensi dari seminar ini, kata Supi, dimaksudkan untuk meningkatkan kepuasan jemaah terhadap pelayanan yang diberikan petugas. Pengalaman bekerja pada masa lalu, jika memang relevan dapat dipadukan dengan kondisi dewasa ini, tentu bisa diaplikasikan. Pertanyaannya, apakah sinergi itu kini sudah dapat dirasakan.

Syekh Hamzah Azhari, perwakilan dari Maktab, dengan bahasa Indonesia yang "pas-pasan" berusaha meyakinkan peserta seminar bahwa esensi haji adalah wukuf di padang Arafah. Karena itu, pihaknya berusaha maksimal memberi kepuasan kepada para jemaah.

Untuk itu, Syekh Hamzah, mengaku tidak merasa malu membersihkan WC di kawasan Arafah. Ini mengandung maksud bahwa semua manusia harus merendahkan diri kepada Allah. Membersihkan tempat kotor bermakna agar diri tak sombong di hadapan Allah.

Karena demikian pentingnya Arafah itu, kata Hamzah, pemerintah Kerajaan Arab Saudi tak henti-hentinya meningkatkan pelayanan. Kalau dulu jumlah rumah sakit terbatas, kini di Armina sudah ada lima. Jika dahulu di Arafah tak ada MCK (Mandi Cuci Kakus), sekarang bertebaran di beberapa tempat. Masih banyak lagi kemudahan untuk jemaah, walau biayanya triliunan dikeluarkan.

Di Arab Saudi, lanjut dia, anak usia lima tahun sudah diberi pemahaman bahwa setiap tahun ada musim haji. Pada saat itulah berbagai bangsa datang ke tanah suci untuk berhaji. Anak-anak di sini diberi penjelasan bahwa mereka adalah tamu Allah yang harus diberi pelayanan. Kalaupun dalam pelaksanaan (dewasa ini) ada kekurangan, itu bisa terjadi karena ada anak satu dua yang nakal.



Ta`limatul haj

Syahrozi Dhimyati, Ketua PPIH Arab Saudi yang ikut menjadi nara sumber pada seminar tersebut menjelaskan bahwa pemerintah setempat telah menegaskan sejumlah ketentuan dalam pelayanan kepada jemaah. Ketentuan yang dikeluarkan pemerintah Arab Saudi itu dikenal sebagai ta`limatul haj.

Ta`limatul haj ini -- belakangan -- dipahami sebagai nota kesepahaman Memorandum Of Understanding (MoU). Padahal antara Mou dan ta`limatul haj berbeda.

MoU mengandung pengertian bahwa di antara kedua belah pihak yang menandatangani punya kesejajaran kedudukan, yang keinginannya disepakati bersama. Sedangkan ta`limatul haj tidak demikian. Dia lebih cenderung kepada sejumlah aturan yang dikeluarkan pemerintah Arab Saudi secara detail dan pihak lain harus mengindahkannya.

Ta`limatul haj ini, setiap tahun ditandatangani oleh menteri agama pada sekitar bulan April tiap tahun. Di dalamnya ada penjelasan mengenai hubungan muasasah, magtab, aturan di airport, wukuf di Arafah dan seterusnya. Jadi, pelayanan haji sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah Arab Saudi.

Sampai di sini, menurut Kepala Staf Tekhnis Urusan Haji itu, banyak orang belum memahami dasar dari ta`limatul haj itu. Pelayanan haji adalah tugas muasasah. Posisi petugas PPIH adalah membantu melancarkan tugas muasasah.

Jika dalam pelaksanaan di lapangan ada "benturan", yang harus dipedomani adalah aturan yang dikeluarkan pemerintah Arab Saudi.

Untuk memuaskan pelayanan haji, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama (Kemenag) telah berupaya secara maksimal. Salah satu di antaranya melalui program layanan jaminan mutu (ISO), namun hal ini belum bisa diterapkan karena berbagai hal. Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dibuat harus mengacu kepada aturan yang diterapkan pemerintah setempat.

PPIH tak bisa memaksakan ini, karena yang memiliki otoritas penuh adalah pemerintah Arab Saudi, katanya.

Menghangat

Direktur Pembinaan Haji, Ahmad Kartono juga ikut bicara dalam seminar yang berlangsung hingga larut malam. Ia menyoroti soal pelaksanaan ritual haji, termasuk di dalamnya dalam pelaksanaan ibadah terhadap jemaah haji Indonesia.

Sambil berseloroh Kartono berucap, sampai sekarang tak ada satu pun jemaah haji Indonesia yang melontarkan protes apakah ibadah hajinya sempurna atau tidak.

Ketiadaan protes tentang sempurna atau tidaknya dalam ritual haji, menurut dia, mencerminkan bahwa peran Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) dewasa ini demikian maju. Namun di sisi lain, peran KBIH pun amat besar sumbangannya dalam memberi pemahaman yang keliru terhadap jemaahnya.

Dicontohkan, memberi target 15 kali umroh selama berada di Mekkah, mendorong jemaah untuk berdemo meminta kenaikan selisih uang sisa pondokan, dan secara tak langsung mendorong naiknya angka kematian jemaah pada usia risiko tinggi.

Usai shalat magrib, suasana seminar makin hangat. Para kepala sektor, tenaga kesehatan dan pelayanan umum, banyak diberi kesempatan bicara. Termasuk pelaksanaan pemberian konsumsi melalui perusahaan katering di Armina jadi bahasan menarik.

Para kepala sektor mempertanyakan mekanisme perolehan pondokan yang berkualitas buruk, yang berujung mencuatnya protes ke kantor daker. Sebagai pelaksana di lapangan, para kepala sektor tentu mendapat beban berat, karena perolehan pondokan dinilai tak mengindahkan standar minimal kelengkapan bagi jemaah.

Mereka, ke depan, minta mekanisme perolehan pondokan dibenahi dan dilakukan secara transparan. Mengapa dan apa sebabnya satu pondokan berdekatan, pondokan buruk harganya lebih mahal ketimbang di sebelahnya pondokan baik harganya murah.

Jika perolehan pondokan dari "hulunya" dilakukan dengan baik, tentu para kepala sektor yang bekerja sebagai ujung tombak di lapangan, tak akan mendapat "tekanan" berlebihan dari jemaah yang menuntut pelayanan haji harus lebih baik dari tahun ke tahun.

Tak kalah menariknya, adanya tuntutan agar petugas PPIH fokus kepada pelayanan jemaah haji. Sebab, para kepala sektor mengaku merasa dianaktirikan. Mobil yang digunakan untuk mengangkut jemaah haji terpisah dari rombongan, misalnya, kondisinya sangat memprihatinkan.

Di sisi lain, ia melihat, ada pejabat menggunakan fasilias "wah" alias berlebihan. Belum lagi kendaraan yang digunakan.

Mereka minta, jika ada tamu seperti anggota legislatif harus menjadi bagian pelayanan dari Konsulat Jenderal RI (KJRI), bukan tugas daker atau PPIH lain yang mengurusi tamu VIP dalam pelaksanaan ibadah haji.

"Kita direkrut untuk melayani jemaah dari tanah air, bukan untuk mereka," kata seorang peserta seminar.

Selain perolehan pondokan yang dianggap bermasalah, termasuk soal tasrih, mereka juga minta dibenahi pelayanan kesehatan. Angka kematian di pondokan tahun ini cukup tinggi, yang ditanggapi Wakil PPIH bidang kesehatan, dr. Chairul Rajab Nasution sebagai suatu "kegagalan" dalam pemberian pelayanan kepada jemaah.

Ia berjanji tahun mendatang akan meningkatkan koordinasi pada lapisan bawah. Parameter bidang kesehatan dapat dikatakan sukses antara lain bila mampu menekan angka kematian, termasuk kematian di pemondokan.

Untuk itu, para pemangku kepentingan bidang kesehatan, terutama di tanah air harus kerja ekstra memberi pelayanan kepada jemaah.

Hal yang terkait dengan pelayanan kepada jemaah memang bukan soal pemondokan, kesehatan, katering yang selalu berulang setiap tahun. Masalah transportasi -- yang tahun ini dinilai bagus -- untuk tahun mendatang harus lebih berhati-hati lagi. Pasalnya, perolehan pondokan akan memiliki kaitan erat dengan transportasi bagi jemaah.

Faktor kesehatan jemaah, jarak tempuh ke Masjidil Haram dan ketersediaan angkutan -- ke depan -- perolehannya harus dilakukan secara integral. Ada baiknya, para pemangku kepentingan, sebelum mengambil keputusan, memahami lebih awal ta`limatul haj. Dengan demikian , pemberian pelayanan kepada jemaah haji dapat diawali melalui pemikiran yang kritis sehingga tentu hasilnya akan memuaskan.

(E001/A011/S026)