Mekkah (ANTARA News) - Menteri Agama selaku Amirul Haj Suryadharma mengakui fasilitas di Balai Pengobatan Haji Indonesia (BPHI) Mina serba darurat karena keterbatasan ruangan dan fasilitas yang bisa disediakan.

"Memang serba darurat karena ruangan sangat terbatas baik di Arafah atau Mina sehingga wajar ada pasien yang dirawat di BPHI. Kita membutuhkan ruangan yang lebih luas sehingga bisa menampung lebih banyak pasien," ujarnya saat meninjau BPHI di Mina, Rabu (16/10) malam waktu setempat.

Ia mengungkapkan, Pemerintah Saudi Arabia belum mengizinkan adanya semacam balai kesehatan dari negara lain karena semua persoalan kesehatan jamaah menjadi tanggungjawab mereka.

"Sebenarnya apa yang diperbuat Indonesia dengan membuka BPHI sedikit banyak telah mengurangi beban tenaga kesehatan Arab Saudi, apalagi pasien dari Indonesia cukup banyak," katanya.

Namun, ia bersyukur dengan koordinasi yang baik antara dokter kloter dan BPHI maka tingkat kematian jamaah haji bisa ditekan.

Hal senada diungkapkan oleh Kabid Kesehatan Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi dr Fidiansjah yang mengungkap hingga Rabu (16/10) pukul 18.00 waktu setempat, tercatat ada 89 jamaah wafat atau jauh menurun dibanding tahun 2012, pada periode yang sama, jumlah jamaah wafat mencapai 141 orang dan tahun 2011 mencapai 145 orang.

"Hari pertama di Mina jumlah jamaah yang dirawat ada 400-an orang, dan kemungkinan hari kedua bisa naik karena kondisi jamaah akan semakin lelah. Saya imbau jamaah tidak memaksakan diri melontar jumroh pada tengah hari atau jam-jam padat," katanya.

Selain keterbatasan tenda untuk perawatan, Ketua Tim Wasdal Kesehatan Haji Tjandra Yoga Aditama mengatakan petugas kesehatan haji sempat mengalami kesulitan dengan transportasi pasien karena ambulans tidak memiliki stiker izin untuk merujuk pasien dari BPHI ke rumah sakit Arab Saudi.

"Sulitnya kendaraan ambulans merujuk pasien dari BPHI ke RS Arab Saudi karena ambulans kita tidak punya stiker izin masuk kawasan Armina dan jalanan di Mekkah saat ini amat macet," papar Tjandra yang juga Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL) Kementerian Kesehatan.

Soal stiker izin masuk Armina, Antara sudah menanyakan kepada Dubes Indonesia untuk Arab Saudi Gatot Abdullah Mansur yang menjelaskan bahwa izin itu sangat sulit didapat, namun ada juga broker yang menawarkan bisa mengurus izin itu dengan biaya 11.000 riyal per kendaraan.

"Biaya izin itu mahal sekitar Rp33 juta, apalagi hanya untuk beberapa hari masuk Armina," katanya.

Berdasarkan pantauan Antara di lapangan, sebanyak satu sampai dua ambulan milik Pemerintah Saudi Arabia juga mangkal di depan BPHI Mina dan aktif membantu mengantarkan jamaah dari BPHI ke tenda pemondokan atau dari BPHI ke RS Mina atau RS lain di Mekkah.
(B013/R010)

Pewarta: Budi Santoso
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2013